Aulia Pratiwi: WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NAMA : AULIA PRATIWI

NPM : 21214826

KELAS : 2EB31

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

1. DASAR HUKUM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dasar hukum wajib daftar perusahaan pertama kali didaftar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para Persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya berserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resi.

Pada tahun 1995 ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995, dengan adanya Undang-Undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 samapi dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perushaan, pemberian informasi,promosi,kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksanaan WDP. (I.G. Rai Widjaja, 2006:273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT,Firma,Persekutuan Komanditer,Koperasi,perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

2. KETENTUAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dasar pertimbangan wajib daftar perusahaan :

a. Kemajuan dan pengkatan pembangunan nasional serta ekonomi menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi yang dapat dipergunakan untuk mengetahui identitas perusahaan serta hal-hal penting lainnya yang terkait mengenai informasi perusahaan yang berada di wilayah Indonesia.

b. Adanya daftar perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan,pengarahan,pengawasa, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Ketentuan umum wajib daftar perusahaan:

Wajib daftar perusahaan tercantum dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam daftar perusahaan antara lain:

a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatann resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oelh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

b. Perusahaan adalah setiap abadan usaha yang melakukan operasi secara terus menerus dan berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Penguasa adalah pihak yang menjalankan badan usaha tersebut.

d. Usaha adalah setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan.

e. Menteri adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang akan terjadi didalam perdagangan.

3. TUJUAN DAN SIFAT WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengani identitas,data,serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2).

Tujuan daftar perusahaan :

a. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.

b. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan .

c. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

d. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.

e. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).

Tujuan Wajib Daftar Perusahaan.

Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihak yang berminat mengadakan perjanjian.

Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Wajib Daftar Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Pedagangan.

4. KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

a. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan

b. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah

c. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut

d. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan

Pasal 6

a. Dikecualikan dari wajib daftar ialah :

· Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatu dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah

· Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya aggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan

b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang,kantor pembantu,anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk :

a. Badan Hukum, termasuk didalamnya Koperasi;

b. Persekutuan;

c. Perorangan;

d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a,b, dan c pasal ini

5. CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi Perdangan Kabupaten/Kota selaku kantor pendaftaran Perusahaan (KPP).

Caranya:

· Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

· Membayar biaya administrasi

· Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab atau kuasa perusahaan

Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam wajib daftar perusahaan :

a. Perusahaan berbentuk PT :

· Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseorangan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.

· Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseorangan (apabila ada)

· Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum

· Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab